Komisi IX Desak Kemenkes Kucurkan Dana Untuk RSUD Dr. Soetomo

04-12-2018 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR Andi Fauziah Pujiwatie Hatta. Foto: Suci/od

 

Dari pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dengan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, Hendrian D. Soebagjo dan jajarannya, RSUD Dr. Soetomo merupakan rumah sakit rujukan bagi pelayanan pasien kanker di tingkat nasional dan daerah di Provinsi Jawa Timur membutuhkan alat radioterapi bagi pasien kanker.

 

Anggota Komisi IX DPR Andi Fauziah Pujiwatie Hatta mendesak Kementerian Kesehatan  mengucurkan dana untuk pembelian alat radioterapi bagi pelayanan pasien kanker yang berobat ke RSUD Dr. Soetomo.

 

“RSUD Dr. Soetomo ini sudah memiliki konsep yang cukup bagus, namun selama ini kurang dukungan dari Kemenkes untuk melakukan terapy radioterapi bagi pasien kanker yang berobat ke sana,” paparnya di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya beberapa waktu lalu.

 

Ia menegaskan, Komisi IX akan mendesak Kemenkes untuk segera melakukan tindakan atau mengambil langkah, sehingga bisa mengucurkan dananya untuk pembelian  alat ini, agar kemudian RSUD Dr. Soetomo dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal bagi penderita kanker yang ada di Indonesia.

 

Dalam kesempatan tersebut, politisi FGolkar ini menemukan bahwa selama ini masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak aware atau tidak tahu bahwa dirinya bisa terpapar atau terkena penyakit kanker atau  menderita gejala awal. “Banyak ditemukan penderita pada stadium akhir, sehingga sudah sulit untuk diambil tindakan dan akhirnya adalah  biaya yang besar karena harus melakukan beberapa tindakan yang nilainya memang cukup mahal,” paparnya.

 

Ke depan, lanjut anggota dewan dari Sumsel, DPR dan Kementerian Kesehatan harus  duduk bersama untuk membuat peta jalan atau roadmap tentang bagaimana caranya agar promotif dan preventif terhadap penyakit kanker ini ditingkatkan.

 

“Tadi saya juga sudah berbincang dengan Pengurus Yayasan Muslim Kanker yang hadir dalam pertemuan, bahwa ada yang namanya Valerie (vagina toilet sendiri). Dijelaskan bahwa prosesnya tidak lama hanya cukup 15 menit penyuluhan kemudian perempuan-perempuan Indonesia bisa melakukannya sendiri. Karena selama ini penyebab utama dari kanker servik itu ketidaktahuan perempuan Indonesia bahwa gejala keputihan bisa indikasi kanker. Dengan melakukan valeri itu keputihan dapat di cegah. Kalau itu sudah bisa dicegah maka tentu penderita kanker servik akan menurun dan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan untuk tindakan kuratif bisa berkurang sehingga bisa dialokasikan untuk dana kesehatan yang lain,” jelasnya.

 

Selanjutnya, ia juga menilai BPJS Kesehatan fungsinya hanya sebagai kasir pada proses pembayaran, tetapi dalam proses pembayaran juga tidak tuntas. “Tadi kita melihat bahwa dana yang ditunggakkan pada RSD Dr. Soetono cukup besar sekitar Rp 200 milyar, itukan cukup mengganggu,” ungkapnya.

 

Ia mengusulkan,  ke depan BPJS Kesehatan perlu melakukan satu langkah atau mengambil langkah-langkah nyata yaitu terlibat juga dalam proses promotif preventif bukan hanya sebagai proses pembayaran atau sebagai kasir.

 

Sebelumnya dalam pertemuan yang dihadiri Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dewas BPJS Kesehatan, Yayasan Kanker Indonesia dan Yayasan Muslim Kanker, Wakil Direktur RSUD Dr. Soetomo menyampaikan Hendrian D. Soebagjo menyampaikan 25,36% pembiayaan  rumah sakit bagi pelayanan rawat jalan pasien kanker dan 34,37% bagi pelayanan rawat inap pasien kanker. Tunggakan BPJS Kesehatan pada RSUD Dr. Soetomo sebesar Rp 229.824.179.195,-. (sc)

 

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...